JAKARTA, DUKROI NEWS — Hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengenai evaluasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan setelah menunjukkan adanya perubahan preferensi politik di kalangan responden yang sebelumnya memilih Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam laporan bertajuk Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran, CELIOS mengungkapkan bahwa 55 persen responden yang sebelumnya memilih Prabowo menyatakan tidak akan memilihnya kembali apabila pemilihan presiden digelar saat survei dilakukan. Sementara itu, 27 persen menyatakan masih bersedia memberikan dukungan, sedangkan 19 persen lainnya belum mengetahui atau belum menentukan pilihan.
Temuan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, dalam peluncuran laporan evaluasi yang berlangsung secara virtual pada Minggu, 11 Oktober 2026.
Hasil survei ini menjadi perhatian karena memperlihatkan adanya perubahan preferensi politik di kalangan responden. Meski demikian, hasil tersebut tidak dapat diartikan sebagai kepastian mengenai hasil Pilpres 2029. Survei menggambarkan jawaban responden pada periode penelitian, sedangkan pilihan politik masyarakat masih dapat berubah seiring perkembangan kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta dinamika politik nasional.
Beban Biaya Hidup Menjadi Salah Satu Sorotan
Salah satu persoalan yang mengemuka dalam evaluasi CELIOS adalah tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, beban pengeluaran rumah tangga, dan kesulitan mendapatkan pekerjaan menjadi sejumlah isu yang berkaitan dengan penilaian responden terhadap kondisi pemerintahan.
Persoalan biaya hidup memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika harga barang kebutuhan dasar meningkat sementara pendapatan tidak mengalami kenaikan yang sebanding, kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rutin dapat semakin terbatas.
Pengeluaran untuk makanan, transportasi, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan merupakan bagian penting dari anggaran keluarga. Perubahan harga pada sejumlah kebutuhan tersebut dapat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk menabung maupun memenuhi kebutuhan lainnya.
Bagi pekerja dengan pendapatan tetap, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mengurangi daya beli. Sementara itu, bagi pekerja informal dan pelaku usaha kecil, ketidakpastian pendapatan dapat membuat tekanan ekonomi terasa lebih besar.
Dalam konteks politik, kondisi ekonomi rumah tangga juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah. Warga tidak hanya menilai program berdasarkan pengumuman atau target yang disampaikan, tetapi juga mempertimbangkan manfaat yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, hubungan antara tekanan ekonomi dan perubahan preferensi politik tidak selalu bersifat langsung. Keputusan seseorang dalam memilih pemimpin dapat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, termasuk kebijakan publik, kepercayaan terhadap institusi, karakter kepemimpinan, serta pandangan mengenai arah pembangunan nasional.
Sebanyak 55 Persen Responden Tidak Berniat Memilih Kembali
Angka 55 persen menjadi salah satu temuan utama dalam laporan CELIOS karena secara khusus merujuk pada responden yang sebelumnya memilih Prabowo pada Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa mayoritas responden dari kelompok tersebut menyatakan tidak akan memilih Prabowo kembali jika pemilihan presiden berlangsung pada saat survei dilakukan.
Di sisi lain, sebanyak 27 persen responden menyatakan akan kembali memilih Prabowo. Adapun 19 persen lainnya belum mengetahui atau belum menentukan pilihan.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa jawaban responden tidak sepenuhnya seragam. Sebagian masih mempertahankan dukungan, sebagian menyatakan tidak akan memilih kembali, sementara kelompok lainnya belum mengambil keputusan.
Penting untuk memahami cakupan angka tersebut. Persentase 55 persen bukan berarti 55 persen dari seluruh pemilih Indonesia menolak Prabowo. Angka itu merujuk pada kelompok responden yang sebelumnya memilih Prabowo dan memberikan jawaban dalam survei CELIOS.
Selain itu, pernyataan tidak akan memilih kembali dalam survei tidak otomatis berarti seluruh responden tersebut telah menentukan kandidat alternatif. Mereka dapat saja belum memiliki pilihan baru atau masih mempertimbangkan perkembangan politik sebelum Pilpres 2029.
Karena itu, hasil survei lebih tepat dibaca sebagai gambaran preferensi politik responden pada periode pengumpulan data, bukan sebagai hasil pemungutan suara atau kepastian mengenai komposisi dukungan pada pemilu berikutnya.
Evaluasi Kinerja Pemerintahan Mendapat Perhatian
Selain mengukur preferensi politik, laporan CELIOS turut mengevaluasi persepsi masyarakat dan kalangan ahli terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam hasil yang dipaparkan, Presiden Prabowo memperoleh nilai rata-rata 4,6 dari skala 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum. Sementara itu, kelompok ahli memberikan nilai rata-rata 2,8 dari skala yang sama.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian kedua kelompok responden terhadap kinerja presiden tidak sepenuhnya sama.
Masyarakat umum dan kelompok ahli dapat memiliki sudut pandang berbeda dalam mengevaluasi pemerintahan. Masyarakat cenderung merasakan dampak kebijakan melalui kondisi ekonomi keluarga, layanan publik, kesempatan kerja, dan pengalaman sehari-hari.
Sementara itu, kalangan ahli dapat mempertimbangkan aspek yang lebih luas, seperti kualitas perencanaan kebijakan, konsistensi pelaksanaan program, tata kelola pemerintahan, kondisi fiskal, dan dampak kebijakan dalam jangka panjang.
Meski demikian, perbedaan nilai tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa salah satu kelompok lebih benar daripada kelompok lainnya. Penilaian perlu dipahami berdasarkan pertanyaan yang diajukan, karakteristik responden, metode penelitian, dan indikator yang digunakan.
Evaluasi kinerja pemerintahan juga perlu mempertimbangkan bahwa sejumlah kebijakan membutuhkan waktu untuk menghasilkan dampak. Di sisi lain, masyarakat tetap berhak menilai apakah pelaksanaan kebijakan telah menjawab kebutuhan yang mereka hadapi saat ini.
Survei Mencatat Tekanan Psikologis akibat Kebijakan
Temuan lain yang menjadi perhatian adalah tingkat stres responden terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam hasil survei yang diberitakan, sebanyak 75 persen responden menyatakan mengalami stres terkait kebijakan pemerintah. Selain itu, 67 persen responden mengaku mengalami stres berkaitan dengan perilaku Presiden Prabowo.
Angka tersebut menggambarkan persepsi responden mengenai tekanan yang mereka rasakan. Namun, temuan ini tidak boleh langsung disamakan dengan diagnosis kesehatan mental atau kondisi psikologis seluruh penduduk Indonesia.
Stres dalam kehidupan sehari-hari dapat dipengaruhi berbagai faktor. Ketidakpastian ekonomi, kekhawatiran terhadap pekerjaan, kebutuhan keluarga, dan perubahan kebijakan dapat menjadi bagian dari tekanan yang dirasakan masyarakat.
Dalam konteks pemerintahan, hasil tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang jelas dan mudah dipahami. Penjelasan mengenai tujuan kebijakan, kelompok yang terdampak, mekanisme pelaksanaan, serta manfaat yang diharapkan dapat membantu masyarakat memahami keputusan pemerintah.
Pemerintah juga perlu memperhatikan masukan dari warga, terutama ketika suatu kebijakan menimbulkan keberatan atau kesulitan dalam pelaksanaannya.
Meski begitu, penilaian mengenai stres akibat kebijakan harus dibaca sesuai pertanyaan dan metode survei yang digunakan. Hasil tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh tekanan yang dirasakan responden hanya disebabkan oleh pemerintah.
Pajak dan Harga Kebutuhan Pokok Menjadi Perhatian
Persoalan ekonomi menjadi bagian penting lain dalam evaluasi CELIOS. Laporan tersebut mencatat bahwa 82 persen responden menilai pajak dan pungutan pemerintah terlalu memberatkan. Selain itu, 78 persen responden mengeluhkan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Temuan ini memperlihatkan adanya perhatian besar terhadap keseimbangan antara kewajiban ekonomi masyarakat dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Akan tetapi, penerapan kebijakan perpajakan juga perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat, kepastian aturan, dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.
Ketika warga menilai beban pungutan terlalu berat, pemerintah perlu menjelaskan tujuan kebijakan, penggunaan penerimaan negara, serta mekanisme perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan.
Di sisi lain, persoalan harga kebutuhan pokok tidak selalu dipengaruhi oleh satu faktor. Harga dapat berubah akibat biaya produksi, distribusi, kondisi pasokan, permintaan pasar, cuaca, serta perkembangan ekonomi domestik dan global.
Karena itu, upaya menjaga daya beli masyarakat memerlukan kebijakan yang terkoordinasi. Pengawasan distribusi barang, penguatan pasokan, perbaikan logistik, dan perlindungan terhadap kelompok berpendapatan rendah dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga.
Hasil evaluasi CELIOS juga mencatat bahwa 53 persen responden menilai kondisi ekonomi rumah tangga mereka memburuk dibandingkan tahun sebelumnya.
Penilaian tersebut menjadi salah satu indikator persepsi masyarakat mengenai kesejahteraan. Namun, persepsi responden perlu dibedakan dari ukuran ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan perubahan pendapatan riil.
Keduanya tetap penting untuk dipertimbangkan. Data makro dapat menunjukkan kecenderungan ekonomi secara luas, sedangkan pengalaman rumah tangga membantu menggambarkan bagaimana perubahan ekonomi dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kesempatan Kerja dan Harapan terhadap Kebijakan Pemerintah
Kesempatan kerja juga menjadi persoalan yang berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap pemerintahan.
Ketersediaan pekerjaan dengan pendapatan yang memadai berpengaruh terhadap kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan hidup, membangun kemandirian ekonomi, dan merencanakan masa depan.
Bagi pencari kerja, terbatasnya lowongan yang sesuai dengan keterampilan dapat memperpanjang masa pencarian pekerjaan. Sementara itu, pekerja yang sudah bekerja dapat menghadapi tantangan berupa ketidakpastian kontrak, pendapatan yang belum mencukupi, atau terbatasnya peluang peningkatan karier.
Karena itu, penciptaan lapangan kerja tidak hanya berkaitan dengan jumlah lowongan yang tersedia. Kualitas pekerjaan, tingkat upah, perlindungan tenaga kerja, dan kesesuaian keterampilan juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.
Pemerintah dapat mendorong perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan sektor produktif, peningkatan investasi, dukungan terhadap usaha mikro dan kecil, serta program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut perlu dinilai berdasarkan hasil yang terukur. Pertumbuhan investasi, misalnya, perlu dilihat bersama dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Bagi publik, keberhasilan program ekonomi pada akhirnya berkaitan dengan apakah kebijakan tersebut membuka peluang yang lebih luas dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan.
Metodologi dan Batasan Hasil Survei
Dalam membaca hasil survei, metode penelitian merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
CELIOS menyusun laporan evaluasi dengan melibatkan responden masyarakat umum dan kelompok ahli. Kedua kelompok tersebut memiliki karakteristik serta pendekatan pengambilan sampel yang berbeda.
Informasi mengenai jumlah responden, periode pengumpulan data, cara pemilihan sampel, dan metode pembobotan perlu diperhatikan ketika menafsirkan hasil penelitian. Aspek-aspek tersebut membantu pembaca memahami sejauh mana temuan dapat digunakan untuk menggambarkan populasi yang menjadi sasaran penelitian.
Hasil survei yang menggunakan metode pengambilan sampel nonprobabilitas, misalnya, perlu dibaca dengan mempertimbangkan keterbatasan dalam menggeneralisasi hasil kepada seluruh penduduk. Pembobotan dapat membantu menyesuaikan komposisi sampel, tetapi tidak otomatis menghilangkan semua potensi bias.
Dalam konteks preferensi politik, jawaban responden juga dapat berubah setelah survei selesai dilakukan. Perubahan situasi ekonomi, munculnya kebijakan baru, perkembangan kasus hukum, maupun dinamika politik dapat memengaruhi pandangan masyarakat.
Oleh sebab itu, hasil CELIOS merupakan salah satu sumber informasi untuk memahami persepsi publik terhadap pemerintahan. Temuan tersebut tetap perlu dibaca bersama data lain dan tidak dapat menggantikan hasil resmi pemilihan umum.
Pemerintah Menghadapi Tantangan dalam Menjawab Aspirasi Publik
Hasil evaluasi CELIOS memberikan gambaran mengenai sejumlah persoalan yang menjadi perhatian responden, mulai dari biaya hidup, beban pajak, kesempatan kerja, hingga penilaian terhadap kepemimpinan.
Bagi pemerintah, temuan tersebut dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat.
Perbaikan tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian target program. Pemerintah juga perlu menunjukkan perkembangan yang terukur, menjelaskan kendala pelaksanaan, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di bidang ekonomi, upaya menjaga daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kualitas layanan publik menjadi beberapa hal yang dapat terus dievaluasi. Sementara itu, dalam tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian penting dari hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Meski demikian, penilaian terhadap keberhasilan suatu kebijakan harus didasarkan pada bukti dan indikator yang relevan, bukan semata-mata pada satu hasil survei.
Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan untuk memahami bagaimana persepsi publik diukur dan bagaimana berbagai persoalan nasional dinilai. Pembaca juga perlu membandingkan temuan survei dengan sumber informasi lain sebelum menarik kesimpulan yang lebih luas.
Preferensi Pemilih Masih Dapat Berubah Menjelang Pilpres 2029
Pilpres 2029 masih berada di masa mendatang. Oleh karena itu, jawaban responden dalam survei saat ini tidak dapat dianggap sebagai gambaran final mengenai pilihan masyarakat ketika pemungutan suara berlangsung.
Angka 55 persen yang menyatakan tidak akan memilih kembali Prabowo menunjukkan adanya responden yang tidak lagi mempertahankan pilihan sebelumnya. Namun, survei tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan pilihan alternatif mereka ataupun memastikan bahwa sikap tersebut akan bertahan hingga 2029.
Sebagian responden mungkin akan mempertimbangkan kembali pilihannya setelah melihat perkembangan kebijakan pemerintah. Sebagian lainnya dapat menentukan pilihan berdasarkan kandidat dan program yang tersedia menjelang pemilu.
Dengan demikian, perkembangan preferensi pemilih perlu dipantau melalui penelitian yang dilakukan secara berkala dan menggunakan metodologi yang dapat dibandingkan.
Hasil survei CELIOS pada Oktober 2026 menjadi salah satu gambaran mengenai penilaian responden terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Temuan itu menempatkan persoalan ekonomi rumah tangga, beban kebijakan, dan kepercayaan publik sebagai isu yang patut mendapat perhatian.
Pada akhirnya, hasil pemilu tetap ditentukan melalui proses pemungutan suara yang sah. Sementara itu, survei berfungsi memberikan gambaran mengenai pandangan responden pada periode tertentu, bukan menetapkan hasil pemilihan yang belum berlangsung.
“`