KALIMANTAN TENGAH – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, menjadi perhatian setelah para relawan yang terlibat dalam upaya pemadaman mengaku kewalahan menghadapi kondisi di lapangan. Mereka meminta pemerintah segera memperkuat penanganan, termasuk melalui pengerahan helikopter untuk melakukan pemadaman dari udara atau water bombing.
Permintaan tersebut disampaikan oleh relawan dari kalangan pelaku wisata yang selama beberapa hari terakhir berupaya membantu memadamkan api di kawasan konservasi tersebut. Keterbatasan personel, peralatan, serta sulitnya menjangkau titik kebakaran menjadi sejumlah kendala yang dihadapi dalam operasi pemadaman.
Dalam unggahan yang beredar di media sosial pada Oktober 2026, relawan menggambarkan situasi kebakaran yang semakin sulit dikendalikan. Mereka menyebut kemampuan pemadaman di lapangan telah mendekati batas, sementara kebakaran masih mengancam kawasan hutan dan habitat satwa liar.
Situasi tersebut mendorong para relawan menyampaikan permohonan kepada pemerintah agar bantuan berskala lebih besar segera diberikan. Mereka menilai penanganan tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemadaman secara manual apabila api terus meluas dan titik kebakaran sulit dijangkau.
Relawan Kewalahan Menghadapi Kebakaran
Kebakaran di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting menjadi tantangan besar bagi tim yang berupaya memadamkan api secara langsung. Luasnya wilayah hutan, kondisi medan, serta keterbatasan sarana membuat proses pemadaman membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit.
Relawan dari Yayasan Orangutan Hijau Kalimantan (YOHK) bersama Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kotawaringin Barat termasuk pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kebakaran tersebut.
Salah satu perwakilan relawan, Moncos, menyampaikan bahwa timnya telah berusaha membantu pemadaman selama beberapa hari. Namun, mereka menilai upaya yang dilakukan belum menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan dengan skala kebakaran yang dihadapi.
Melalui pernyataan yang disampaikan pada Minggu, 11 Oktober 2026, Moncos menyatakan memilih menarik diri sementara dari kegiatan pemadaman karena keterbatasan kemampuan dan dukungan yang tersedia.
Keputusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari risiko yang dihadapi para relawan ketika berhadapan langsung dengan api di kawasan hutan. Pemadaman di wilayah yang luas memerlukan peralatan memadai, koordinasi antarpihak, serta dukungan personel yang mampu bekerja dalam kondisi sulit.
Para relawan menilai diperlukan langkah penanganan yang lebih terkoordinasi agar upaya yang telah dilakukan di lapangan dapat memberikan hasil lebih efektif.
Mereka juga meminta agar pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan operasional, mulai dari logistik hingga sarana pemadaman yang dapat menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses melalui jalur darat.
Relawan Minta Pemerintah Segera Kerahkan Water Bombing
Salah satu permintaan utama relawan adalah pengerahan water bombing, yakni metode pemadaman kebakaran menggunakan helikopter atau pesawat yang menjatuhkan air ke titik api dari udara.
Metode ini dapat membantu menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses oleh petugas di darat. Dalam kondisi tertentu, pemadaman dari udara juga dapat mendukung upaya tim darat untuk menekan penyebaran api.
Relawan menilai bantuan tersebut penting, terutama untuk menangani kebakaran yang berada di bagian dalam kawasan konservasi. Mereka berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat operasi pemadaman.
Permintaan itu disampaikan di tengah kekhawatiran terhadap potensi meluasnya kebakaran. Apabila api tidak segera dikendalikan, kawasan hutan yang masih tersisa dapat menghadapi tekanan lebih besar, sementara petugas dan relawan harus bekerja dalam kondisi yang semakin berat.
Meski demikian, pengerahan helikopter pemadam tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi operasional. Jarak pandang, ketebalan asap, cuaca, dan keselamatan penerbangan merupakan faktor penting yang menentukan apakah operasi udara dapat dilaksanakan.
Karena itu, penanganan kebakaran membutuhkan kombinasi strategi, termasuk penguatan pemadaman darat, pemantauan titik api, pengelolaan sumber daya, dan dukungan udara ketika kondisi memungkinkan.
Kementerian Kehutanan Jelaskan Kendala Pemadaman Udara
Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa penanganan karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting terus diperkuat. Namun, operasi pemadaman dari udara menghadapi kendala berupa kabut asap tebal yang membatasi jarak pandang.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, menjelaskan bahwa luasnya wilayah terdampak, sulitnya akses menuju titik api, serta karakteristik lahan gambut menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran.
Menurut pemberitaan ANTARA pada 12 Oktober 2026, permohonan dukungan pemadaman melalui water bombing telah diajukan sejak 9 September 2026. Operasi pemadaman udara sempat dilaksanakan pada 20–22 September 2026, tetapi kebakaran belum sepenuhnya terkendali.
Balai Taman Nasional Tanjung Puting kemudian kembali mengajukan permohonan dukungan operasi udara pada 2 Oktober 2026 untuk wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Permohonan susulan juga disampaikan pada 9 Oktober 2026 untuk menambahkan sasaran di wilayah Pos Tanjung Harapan, Resor Pesalat.
Kementerian Kehutanan menyebut koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan agar dukungan pemadaman udara dapat dilaksanakan sesuai kondisi operasional yang memungkinkan.
Pemerintah juga menyampaikan bahwa penguatan personel, dukungan anggaran, pengadaan sarana dan prasarana pemadaman, serta pemantauan intensif menjadi bagian dari upaya penanganan kebakaran.
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan bantuan, tetapi juga dengan tantangan teknis yang memengaruhi efektivitas operasi pemadaman.
Presiden Minta Penanganan Mendapat Perhatian Khusus
Perkembangan kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting juga mendapat perhatian pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penanganan karhutla di kawasan tersebut mendapatkan perhatian khusus.
Arahan itu disampaikan dalam rapat mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada Senin, 12 Oktober 2026, yang dipimpin Presiden secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, melaporkan adanya kebakaran baru di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dengan luas sekitar 513,89 hektare. Penanganan dilakukan melalui penguatan satuan tugas darat, sedangkan operasi udara masih menghadapi kendala rendahnya jarak pandang akibat asap tebal.
Presiden menegaskan pentingnya menjaga kawasan tersebut karena statusnya sebagai taman nasional.
Perhatian pemerintah pusat menjadi penting mengingat penanganan karhutla di kawasan konservasi membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Selain petugas kehutanan dan relawan, operasi juga dapat melibatkan pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, serta instansi lain sesuai kebutuhan di lapangan.
Informasi mengenai luas kebakaran baru yang dilaporkan BNPB perlu dibedakan dari perkiraan luas terdampak yang sebelumnya disampaikan relawan. Keduanya merupakan keterangan dengan cakupan dan dasar pelaporan berbeda sehingga tidak dapat langsung dianggap sebagai angka yang sama.
Lahan Gambut Membuat Pemadaman Lebih Sulit
Karakteristik lahan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kesulitan pemadaman kebakaran di kawasan Tanjung Puting. Sebagian wilayah hutan di Kalimantan memiliki ekosistem gambut yang menyimpan material organik dalam jumlah besar.
Ketika kondisi lahan mengering dan terjadi kebakaran, api tidak selalu hanya membakar vegetasi di permukaan. Dalam kondisi tertentu, bara dapat merambat ke lapisan organik di bawah permukaan tanah sehingga sulit diketahui dan dipadamkan secara menyeluruh.
Api yang berada di bawah permukaan juga berpotensi kembali muncul ketika kondisi lingkungan mendukung. Karena itu, pemadaman membutuhkan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan titik api benar-benar terkendali.
Petugas harus mempertimbangkan kondisi tanah, sumber air, akses menuju lokasi, serta keselamatan personel sebelum menentukan metode pemadaman. Pada wilayah yang sulit dijangkau, pengangkutan peralatan dan air untuk memadamkan api dapat membutuhkan waktu lebih lama.
Situasi tersebut menjelaskan mengapa penanganan karhutla di kawasan hutan memerlukan perencanaan yang matang dan dukungan sumber daya yang memadai. Pemadaman tidak cukup hanya dilakukan pada titik api yang terlihat, tetapi juga perlu disertai pemeriksaan untuk mengantisipasi munculnya kembali api.
Selain itu, asap tebal dapat menghambat pekerjaan petugas di lapangan. Asap mengurangi jarak pandang, mengganggu mobilitas, dan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi orang yang terpapar dalam waktu lama.
Dalam kondisi seperti ini, koordinasi antara tim darat dan tim udara menjadi penting. Informasi mengenai lokasi titik api, arah penyebaran asap, serta perubahan kondisi cuaca dapat membantu menentukan langkah penanganan yang lebih tepat.
Habitat Orangutan dan Satwa Liar Terancam
Taman Nasional Tanjung Puting merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Kalimantan Tengah. Kawasan ini dikenal sebagai habitat orangutan Kalimantan dan berbagai jenis satwa liar lainnya.
Keberadaan ekosistem hutan yang terjaga sangat penting bagi kelangsungan hidup satwa. Hutan menyediakan sumber makanan, tempat berlindung, ruang berkembang biak, serta jalur pergerakan bagi berbagai spesies yang hidup di dalamnya.
Ketika kebakaran melanda kawasan tersebut, dampaknya tidak hanya berupa hilangnya vegetasi. Api juga dapat merusak tempat berlindung, mengurangi ketersediaan makanan, serta memaksa satwa berpindah dari wilayah yang selama ini menjadi habitatnya.
Bagi orangutan, kerusakan hutan dapat menimbulkan persoalan jangka panjang. Satwa ini sangat bergantung pada keberadaan pepohonan untuk mencari makanan, berpindah tempat, dan membangun sarang.
Kehilangan sebagian habitat dapat membuat satwa harus bergerak lebih jauh untuk mencari sumber makanan. Dalam situasi tertentu, perubahan tersebut berpotensi meningkatkan risiko konflik antara satwa liar dan manusia, terutama apabila satwa keluar dari kawasan hutan untuk mencari sumber daya yang semakin terbatas.
Dampak kebakaran terhadap satwa juga tidak selalu dapat diketahui secara langsung. Sebagian satwa mungkin berhasil menghindari api, tetapi tetap menghadapi tekanan akibat perubahan kondisi habitat setelah kebakaran berlalu.
Karena itu, penanganan karhutla di kawasan konservasi perlu memperhatikan keselamatan satwa dan pemulihan ekosistem. Setelah api berhasil dikendalikan, pemantauan terhadap kondisi habitat menjadi bagian penting untuk mengetahui tingkat kerusakan dan kebutuhan pemulihan.
Perlindungan Tanjung Puting tidak hanya berkaitan dengan kepentingan konservasi satwa, tetapi juga dengan upaya menjaga fungsi ekologis hutan yang menopang kehidupan berbagai organisme.
Asap Kebakaran Berpotensi Mengganggu Aktivitas Masyarakat
Selain mengancam ekosistem, karhutla berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan terdampak.
Asap kebakaran hutan dapat mengandung partikel halus yang berisiko mengganggu sistem pernapasan. Tingkat risiko bergantung pada konsentrasi polutan, lama paparan, kondisi cuaca, serta jarak permukiman dari sumber asap.
Masyarakat yang mengalami paparan asap dapat merasakan iritasi mata, batuk, tenggorokan kering, atau sesak napas. Anak-anak, lanjut usia, serta orang yang memiliki gangguan pernapasan perlu memberikan perhatian lebih terhadap kondisi udara.
Apabila asap mencapai kawasan permukiman, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker yang sesuai, penutupan pintu dan jendela saat asap pekat, serta pemantauan informasi resmi dapat membantu mengurangi paparan.
Masyarakat yang mengalami sesak napas berat atau gejala kesehatan serius perlu segera mencari pertolongan medis.
Karhutla juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi yang bergantung pada kelestarian hutan. Taman Nasional Tanjung Puting dikenal sebagai salah satu tujuan wisata alam, termasuk bagi wisatawan yang mengikuti perjalanan menggunakan perahu menyusuri Sungai Sekonyer untuk mengamati kehidupan orangutan.
Apabila kebakaran dan asap mengganggu akses atau kenyamanan pengunjung, kegiatan wisata dapat ikut terdampak. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pendapatan masyarakat dan pelaku usaha yang menggantungkan penghasilan pada kunjungan wisatawan.
Dampak ekonomi ini memperlihatkan bahwa perlindungan kawasan konservasi berkaitan erat dengan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat sekitar.
Penanganan Membutuhkan Koordinasi dan Dukungan Berkelanjutan
Permintaan bantuan yang disampaikan relawan menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas kehutanan, aparat keamanan, masyarakat, serta organisasi yang bergerak di bidang lingkungan.
Setiap pihak memiliki peran berbeda, mulai dari pemantauan titik api, pemadaman langsung, penyediaan logistik, pengamanan kawasan, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat.
Dalam situasi darurat, dukungan kepada petugas dan relawan perlu mencakup peralatan keselamatan, air minum, kebutuhan logistik, komunikasi lapangan, serta akses terhadap layanan kesehatan. Keselamatan personel harus menjadi pertimbangan utama karena upaya pemadaman di kawasan hutan dapat menghadirkan risiko yang tidak ringan.
Penarikan sementara relawan dari lapangan juga perlu dipahami dalam konteks keselamatan dan keterbatasan kemampuan operasional. Relawan tidak dapat menggantikan seluruh kebutuhan penanganan yang memerlukan peralatan khusus, personel terlatih, serta koordinasi antarlembaga.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan informasi mengenai perkembangan kebakaran disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Data tentang luas kebakaran, lokasi titik api, metode pemadaman, dan kondisi operasi dapat membantu publik memahami situasi sekaligus menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Perbedaan antara perkiraan luas kawasan terdampak dan hasil pemetaan resmi juga perlu dijelaskan agar informasi yang beredar tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Penanganan yang efektif membutuhkan evaluasi berkala terhadap hasil pemadaman. Titik api yang telah ditangani perlu diperiksa kembali, sementara wilayah yang belum terjangkau harus dipetakan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan sumber daya.
Langkah pencegahan juga tetap diperlukan setelah keadaan darurat berakhir. Pemantauan titik panas, pengelolaan lahan yang tidak menggunakan pembakaran, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko karhutla pada masa mendatang.
Menunggu Langkah Lanjutan untuk Menyelamatkan Tanjung Puting
Kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting menunjukkan besarnya tantangan dalam melindungi kawasan hutan ketika api meluas dan kemampuan pemadaman di lapangan terbatas.
Permintaan relawan agar pemerintah memperkuat penanganan, termasuk melalui water bombing, mencerminkan kebutuhan terhadap dukungan yang sesuai dengan kondisi dan skala kebakaran. Pada saat yang sama, pemerintah menjelaskan bahwa operasi udara harus mempertimbangkan keselamatan penerbangan karena asap tebal membatasi jarak pandang.
Instruksi Presiden agar penanganan kebakaran mendapatkan perhatian khusus menambah pentingnya koordinasi dalam upaya pengendalian karhutla tersebut. Namun, keberhasilan penanganan tetap bergantung pada pelaksanaan operasi yang aman, dukungan sumber daya yang memadai, dan pemantauan kondisi di lapangan secara berkelanjutan.
Bagi Tanjung Puting, pengendalian api bukan hanya persoalan menghentikan kebakaran. Upaya tersebut juga berkaitan dengan perlindungan orangutan, kelangsungan hidup satwa liar, keberlanjutan ekosistem gambut, serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada kelestarian kawasan hutan.
Perkembangan selanjutnya perlu dipantau melalui keterangan resmi pemerintah dan petugas yang bertanggung jawab atas operasi pemadaman. Informasi terbaru mengenai luas kebakaran, kondisi titik api, serta pelaksanaan bantuan udara diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai situasi di lapangan.
Di tengah kondisi yang masih memerlukan perhatian, keselamatan petugas dan relawan, perlindungan masyarakat, serta penyelamatan kawasan konservasi harus tetap menjadi prioritas. Penanganan yang terkoordinasi dan berkelanjutan diharapkan dapat menekan penyebaran api sekaligus mengurangi dampak kerusakan terhadap salah satu habitat satwa liar penting di Indonesia.
“`