JAKARTA – Hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama tim Kabinet Bayangan menyoroti persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam survei tersebut, sebanyak 75 persen responden mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah, sementara persoalan beban pajak, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan kondisi ekonomi rumah tangga turut menjadi perhatian.
Temuan tersebut dipaparkan Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, dalam evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang disebut berlangsung pada Minggu (11/10/2026). Hasil survei itu menggambarkan sejumlah persoalan yang menurut responden perlu mendapat perhatian pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan daya beli masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
Survei yang dilaporkan dalam unggahan Pojokjabar.com tersebut melibatkan 1.142 responden masyarakat umum. Hasilnya menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja pemerintah tidak hanya berkaitan dengan program pembangunan, tetapi juga dengan bagaimana masyarakat merasakan dampak kebijakan dalam kehidupan sehari-hari.
75 Persen Responden Mengaku Stres akibat Kebijakan Pemerintah
Salah satu temuan utama dalam survei CELIOS adalah tingginya persentase responden yang mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Sebanyak 75 persen responden menyatakan merasakan tekanan tersebut.
Selain menilai dampak kebijakan secara umum, survei itu juga memuat penilaian responden terhadap perilaku Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 67 persen responden dilaporkan mengaku mengalami stres terkait perilaku Presiden.
Temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap kepemimpinan nasional dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Dalam sistem pemerintahan demokratis, respons masyarakat terhadap kebijakan dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai bagaimana kebijakan publik diterima oleh kelompok yang terdampak.
Meski demikian, angka tersebut perlu dipahami sesuai konteksnya. Pernyataan responden mengenai stres merupakan gambaran persepsi yang disampaikan dalam survei, bukan diagnosis medis mengenai kondisi kesehatan mental masyarakat secara keseluruhan.
Tingkat stres seseorang dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk keadaan ekonomi keluarga, pekerjaan, lingkungan sosial, dan persoalan pribadi. Oleh karena itu, temuan survei tersebut lebih tepat dibaca sebagai sinyal mengenai tekanan yang dirasakan responden dalam menghadapi kebijakan dan situasi sosial-ekonomi.
Bagi pemerintah, hasil tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki komunikasi publik, menjelaskan tujuan kebijakan secara transparan, serta memastikan bahwa pelaksanaan program pemerintah mempertimbangkan kondisi masyarakat.
Beban Pajak Menjadi Keluhan Mayoritas Responden
Selain tekanan psikologis, persoalan pajak dan pungutan pemerintah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan dalam survei tersebut.
Sebanyak 82 persen responden dilaporkan mengeluhkan beban pajak. Temuan ini menunjukkan adanya persepsi bahwa kewajiban finansial kepada negara menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, terutama ketika masyarakat juga menghadapi pengeluaran rutin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bagi rumah tangga, kemampuan membayar pajak dan pungutan tidak dapat dilepaskan dari pendapatan, biaya hidup, serta kepastian penghasilan. Ketika pendapatan tidak bertambah seiring kenaikan pengeluaran, kewajiban finansial dapat terasa semakin membebani.
Persoalan ini juga berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap manfaat yang mereka terima dari penerimaan negara. Masyarakat umumnya mengharapkan pajak yang dibayarkan digunakan secara efektif untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan program lain yang memberikan manfaat nyata.
Karena itu, tingginya keluhan mengenai beban pajak dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan perpajakan, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta memperbaiki komunikasi mengenai manfaat penerimaan negara.
Di sisi lain, penilaian responden dalam survei tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh kebijakan perpajakan pemerintah memberatkan semua kelompok masyarakat. Dampak pajak dapat berbeda menurut tingkat pendapatan, jenis usaha, status pekerjaan, dan karakteristik wajib pajak.
Kenaikan Harga Bahan Pokok Menjadi Perhatian
Harga kebutuhan pokok juga menjadi persoalan yang menonjol dalam hasil survei CELIOS. Sebanyak 78 persen responden dilaporkan mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok.
Kenaikan harga pangan memiliki dampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga karena makanan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi secara rutin. Ketika harga beras, minyak goreng, telur, daging, sayuran, dan bahan pangan lainnya meningkat, keluarga harus menyesuaikan pengeluaran agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi.
Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, perubahan harga dalam jumlah relatif kecil sekalipun dapat memengaruhi kemampuan membeli kebutuhan lainnya. Pengeluaran untuk transportasi, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan tabungan dapat terdesak apabila sebagian besar pendapatan digunakan untuk membeli makanan.
Sementara itu, kelompok masyarakat berpenghasilan menengah juga dapat merasakan tekanan apabila kenaikan biaya hidup berlangsung bersamaan dengan peningkatan cicilan, biaya pendidikan anak, dan pengeluaran rutin lainnya.
Persoalan harga pangan berkaitan dengan kondisi produksi, distribusi, cuaca, biaya transportasi, ketersediaan stok, serta kelancaran rantai pasok. Karena itu, pengendalian harga membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, petani, distributor, dan pihak lain yang terlibat dalam penyediaan bahan pangan.
Pemerintah perlu memastikan ketersediaan barang di pasar, memperbaiki distribusi dari daerah produsen ke wilayah konsumen, serta melakukan pemantauan harga secara berkala. Langkah intervensi juga perlu mempertimbangkan penyebab kenaikan harga agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
Temuan survei tersebut memperlihatkan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok masih menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
Lebih dari Separuh Responden Menilai Ekonomi Keluarga Memburuk
Persoalan lain yang muncul dalam survei adalah kondisi ekonomi rumah tangga. Sebanyak 53 persen responden mengaku kondisi ekonomi keluarga mereka memburuk.
Penilaian ini menjadi penting karena kondisi ekonomi rumah tangga merupakan salah satu ukuran yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak selalu dirasakan secara merata oleh setiap keluarga. Pengalaman masyarakat dapat berbeda bergantung pada pendapatan, kesempatan kerja, lokasi tempat tinggal, dan biaya hidup.
Keluarga yang pendapatannya tetap sementara pengeluaran meningkat berpotensi mengalami penurunan daya beli. Dalam kondisi tersebut, kemampuan untuk menabung, memenuhi kebutuhan pendidikan, membayar biaya kesehatan, atau mempersiapkan kebutuhan darurat dapat ikut berkurang.
Kondisi ekonomi yang memburuk juga dapat memengaruhi keputusan konsumsi masyarakat. Rumah tangga mungkin menunda pembelian barang tertentu, mengurangi kegiatan rekreasi, memilih produk yang lebih murah, atau mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak mendesak.
Dari sisi perekonomian, perubahan pola belanja rumah tangga dapat berdampak terhadap pelaku usaha, khususnya usaha kecil yang bergantung pada konsumsi masyarakat sehari-hari.
Namun, angka 53 persen tersebut menggambarkan penilaian responden dalam survei dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh perekonomian nasional mengalami kemunduran. Untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap, temuan tersebut perlu dibandingkan dengan data resmi mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah, tingkat pengangguran, konsumsi rumah tangga, dan indikator kesejahteraan lainnya.
Kendati demikian, persepsi masyarakat tetap penting karena pengalaman langsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat memengaruhi tingkat kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.
Kinerja Prabowo dan Gibran Mendapat Nilai di Bawah Lima
Survei CELIOS bersama tim Kabinet Bayangan juga memuat penilaian masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berdasarkan hasil yang disebutkan dalam unggahan Pojokjabar.com, responden masyarakat umum memberikan nilai rata-rata 4,6 dari skala 10 untuk kinerja Prabowo. Sementara itu, Gibran memperoleh nilai 4,9 dari skala yang sama.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap kedua pemimpin belum mencapai angka lima. Meski demikian, skor tersebut merupakan hasil pengukuran persepsi kelompok responden yang mengikuti survei dan tidak dapat langsung dianggap mewakili pandangan seluruh penduduk Indonesia tanpa mempertimbangkan metode pengambilan sampelnya.
Penilaian terhadap pemimpin nasional biasanya dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pelaksanaan program prioritas, kondisi ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, kualitas pelayanan publik, hingga komunikasi pemerintah dalam merespons persoalan masyarakat.
Dalam konteks ini, keluhan mengenai harga bahan pokok, beban pajak, dan kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi bagian dari pertimbangan responden ketika memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah.
Hasil survei tersebut juga menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program pemerintah perlu diikuti dengan evaluasi mengenai manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur melalui target administratif, anggaran yang terserap, atau jumlah program yang dijalankan, tetapi juga melalui dampaknya terhadap kehidupan warga.
Pemerintah dapat menggunakan berbagai masukan masyarakat untuk mengidentifikasi kebijakan yang perlu diperbaiki, kelompok yang membutuhkan perhatian lebih besar, serta hambatan yang mengurangi efektivitas pelaksanaan program.
55 Persen Pemilih Prabowo pada 2024 Mengaku Tidak Akan Memilih Kembali
Temuan lain yang menjadi perhatian adalah jawaban responden yang sebelumnya memilih Prabowo dalam Pemilihan Presiden 2024.
Dalam unggahan yang memuat hasil survei tersebut, sebanyak 55 persen responden dari kelompok pemilih Prabowo menyatakan tidak akan memilihnya kembali apabila pemilihan presiden digelar saat itu.
Angka ini menunjukkan adanya ketidakpuasan pada sebagian responden yang sebelumnya memberikan dukungan politik kepada Prabowo. Namun, hasil tersebut tidak dapat diartikan sebagai kepastian bahwa Prabowo akan kehilangan dukungan mayoritas pemilih dalam pemilihan presiden berikutnya.
Preferensi politik dapat berubah seiring perkembangan situasi nasional, pelaksanaan program pemerintah, kondisi ekonomi, munculnya calon lain, serta dinamika politik menjelang pemilu.
Pernyataan responden dalam survei juga mencerminkan pilihan pada saat pengumpulan data, bukan hasil pemungutan suara yang sesungguhnya. Karena itu, angka tersebut lebih tepat dipandang sebagai salah satu indikator persepsi dan potensi perubahan dukungan politik.
Bagi pemerintah, temuan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi mengenai pentingnya menjaga kepercayaan publik. Dukungan politik tidak hanya berkaitan dengan janji kampanye, tetapi juga dengan persepsi masyarakat terhadap hasil kebijakan setelah pemerintah menjalankan tugasnya.
Respons pemerintah terhadap persoalan biaya hidup, penciptaan lapangan kerja, pelayanan publik, dan kesejahteraan keluarga berpotensi memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.
Metodologi Survei Perlu Menjadi Bagian dari Pembacaan Hasil
Dalam membaca hasil survei, jumlah responden bukan satu-satunya aspek yang menentukan seberapa jauh temuan dapat digeneralisasi kepada populasi yang lebih luas.
Informasi mengenai cara responden dipilih, wilayah pengumpulan data, periode survei, pertanyaan yang diajukan, serta metode pembobotan perlu diperhatikan untuk memahami cakupan hasil penelitian.
Informasi metodologi yang dipublikasikan oleh penyelenggara survei perlu diperiksa untuk mengetahui teknik pengambilan sampel dan keterbatasan penelitian. Apabila menggunakan metode non-probability sampling, misalnya, responden tidak dipilih melalui mekanisme acak yang memberikan peluang terukur kepada seluruh anggota populasi untuk terpilih.
Metode tersebut memungkinkan peneliti menjangkau responden melalui kanal digital. Namun, hasilnya perlu ditafsirkan sesuai keterbatasan metode tersebut, terutama ketika digunakan untuk menggambarkan pandangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Dengan demikian, hasil survei tidak seharusnya dibaca sebagai gambaran mutlak mengenai pendapat seluruh masyarakat Indonesia. Temuan tersebut lebih tepat digunakan sebagai bahan untuk memahami persepsi responden yang berpartisipasi, kemudian dibandingkan dengan sumber data lain yang relevan.
Pembacaan yang cermat diperlukan agar angka-angka survei tidak digunakan secara berlebihan atau dilepaskan dari konteks penelitian.
Pemerintah Dihadapkan pada Tantangan Memulihkan Kepercayaan Publik
Hasil survei CELIOS menempatkan persoalan daya beli, beban pajak, dan kondisi ekonomi rumah tangga sebagai sejumlah isu yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tingginya persentase responden yang mengaku stres akibat kebijakan pemerintah, disertai keluhan mengenai harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi keluarga, memperlihatkan pentingnya menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Salah satu langkah yang dapat menjadi perhatian adalah memastikan bahwa kebijakan ekonomi memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara luas. Pengendalian inflasi pangan, peningkatan kesempatan kerja, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta peningkatan efektivitas belanja negara merupakan beberapa aspek yang dapat dievaluasi berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, komunikasi pemerintah memiliki peran penting dalam menjelaskan tujuan kebijakan, dasar pengambilan keputusan, serta dampak yang diharapkan. Informasi yang jelas dan transparan dapat membantu masyarakat memahami kebijakan sekaligus membuka ruang bagi kritik dan masukan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan secara berkala dengan menggunakan data yang dapat diperiksa publik. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan program maupun persoalan dalam pelaksanaannya dapat diidentifikasi secara lebih objektif.
Pada akhirnya, hasil survei CELIOS bersama tim Kabinet Bayangan menjadi salah satu bahan diskusi mengenai persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Temuan tersebut tidak berdiri sendiri sebagai ukuran tunggal keberhasilan pemerintah, tetapi dapat digunakan sebagai masukan untuk menilai apakah kebijakan yang dijalankan telah menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat.
Perkembangan kondisi ekonomi, pelaksanaan program pemerintah, serta perubahan persepsi publik pada periode berikutnya akan menjadi faktor penting untuk melihat bagaimana penilaian masyarakat terhadap pemerintahan terus berkembang.
“**